Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Masa Depan Sekolah Kecil di Pedalaman

SMAN 1 Petak Malai - Beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan Indonesia diramaikan oleh hadirnya dua program besar pemerintah: Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Keduanya lahir dengan semangat mulia memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem serta menyiapkan generasi unggul berprestasi tinggi. Namun, di balik semangat itu, muncul kegelisahan yang nyata, terutama bagi sekolah formal biasa di daerah pedalaman yang selama ini berjuang dalam keterbatasan.

Sekolah-sekolah kecil di pedalaman tidak pernah menjadikan sedikitnya jumlah siswa sebagai alasan untuk menyerah. Dengan segala keterbatasan sarana, akses, dan kondisi geografis, para guru tetap berupaya memberikan pendidikan terbaik. Harapannya sederhana: jumlah peserta didik bertambah seiring kemajuan daerah, bukan justru terus menyusut.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah pedalaman memiliki jumlah siswa yang jauh di bawah standar sekolah perkotaan. Bahkan, ada sekolah yang jumlah siswanya bisa dihitung dengan jari. Kondisi ini sebenarnya bukan cerminan rendahnya mutu, melainkan akibat dari keterbatasan akses, persebaran penduduk, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Masalahnya, beberapa kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk program revitalisasi bangunan sekolah dari pusat mensyaratkan batas minimal jumlah siswa, yang kabarnya berada di kisaran 60 peserta didik. Syarat ini secara tidak langsung menempatkan sekolah kecil pada posisi yang rentan: butuh fasilitas agar berkembang, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Kehadiran Sekolah Rakyat memberi harapan besar bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sekolah ini gratis, difasilitasi dengan baik, dan dirancang khusus untuk menjangkau kelompok yang selama ini paling rentan putus sekolah. Dari sudut pandang keadilan sosial, program ini patut diapresiasi.

Namun, bagi sekolah formal kecil di pedalaman, muncul pertanyaan yang wajar: bagaimana jika calon peserta didik kami yang jumlahnya memang terbatas lebih memilih Sekolah Rakyat karena fasilitasnya jauh lebih lengkap?

Jika ini terjadi secara masif, bukan tidak mungkin sekolah-sekolah kecil justru semakin kehilangan murid dan perlahan menuju penutupan.

Hal serupa juga terjadi pada Sekolah Unggul Garuda. Program ini dirancang untuk menampung siswa-siswa terbaik ibarat mutiara terpendam dari berbagai daerah. Bagi individu siswa, ini tentu peluang emas. Namun bagi sekolah asalnya, khususnya sekolah kecil, ini bisa berarti kehilangan figur inspiratif.

Padahal, di banyak sekolah pedalaman, satu atau dua siswa berprestasi sering menjadi lentera: penyemangat bagi teman-temannya, kebanggaan sekolah, dan bukti bahwa keterbatasan tidak menghalangi prestasi. Ketika potensi-potensi ini tersedot ke sekolah unggulan terpusat, sekolah asal berisiko kehilangan daya hidup dan identitasnya.

Sekolah kecil di pedalaman bukan hanya tempat belajar. Ia adalah pusat peradaban lokal, ruang bertemunya nilai budaya, kebersamaan, dan harapan masyarakat. Menutup atau melemahkan sekolah-sekolah ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga soal keberlanjutan komunitas.

Karena itu, kebijakan pendidikan seharusnya tidak berjalan dengan logika “yang besar makin besar, yang kecil tersingkir”, melainkan dengan pendekatan keadilan kontekstual.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda tidak perlu diposisikan sebagai ancaman. Keduanya bisa menjadi bagian dari solusi jika diiringi dengan penguatan sekolah formal lokal, antara lain melalui:

• kebijakan revitalisasi khusus untuk sekolah kecil tanpa syarat jumlah siswa yang kaku,

• skema pendampingan dan kemitraan antara sekolah unggulan dan sekolah pedalaman,

• pengakuan bahwa mutu pendidikan tidak selalu sebanding dengan jumlah peserta didik.

Pemerataan pendidikan sejati bukan hanya tentang membangun sekolah baru yang megah, tetapi juga menjaga agar sekolah-sekolah kecil tetap hidup dan bermakna. Di sanalah pendidikan hadir paling dekat dengan rakyat, paling memahami konteks, dan paling tulus menyalakan harapan.

Jika tidak hati-hati, niat baik justru bisa melahirkan ketimpangan baru. Dan sekolah-sekolah kecil di pedalamanlah yang pertama kali merasakan dampaknya.