Waktu yang Dibayar, Waktu yang Diamanahkan (Refleksi Hardiknas 2026)

SMAN 1 Petak Malai — Di ruang-ruang kelas yang sederhana, di tengah keterbatasan dan jarak yang memisahkan dari pusat kemajuan, ada satu hal yang selalu menjadi harapan: kehadiran guru. Bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir sepenuhnya sebagai pendidik.

Namun, di balik rutinitas itu, ada satu pertanyaan sederhana yang jarang kita ajukan secara jujur kepada diri sendiri: seberapa bernilai waktu yang telah dipercayakan kepada kita sebagai guru?

Hari ini, cara kita memahami tugas guru sebenarnya sudah mengalami perubahan penting.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, ditegaskan bahwa beban kerja guru bukan lagi semata soal jam mengajar. Guru bekerja dalam kerangka jam kerja profesional penuh, yaitu setara 37 jam 30 menit per minggu.

Ketentuan ini selaras dengan aturan umum ASN dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang menetapkan bahwa setiap aparatur negara bekerja sekitar 7,5 jam per hari dalam sistem 5 hari kerja.

Artinya, kehadiran guru di sekolah bukan hanya saat mengajar di kelas, tetapi juga saat:

• merencanakan pembelajaran,
• mengevaluasi hasil belajar,
• membimbing siswa,
• serta menjalankan berbagai tugas tambahan.

Guru adalah profesi penuh, bukan pekerjaan parsial.

Mari kita gunakan pendekatan sederhana, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merefleksi.

Jika seorang guru menerima penghasilan sekitar Rp6.000.000 per bulan (termasuk tunjangan profesional), maka secara kasar satu jam kerja bernilai sekitar Rp40.000. Dalam satu hari kerja, nilainya mendekati Rp300.000.

Lalu bagaimana jika dalam satu bulan ada 7 hari kerja yang terlewat?

Secara matematis, itu setara dengan sekitar Rp2.100.000 nilai waktu kerja yang tidak dijalankan. Dalam setahun, angka itu bisa mencapai lebih dari Rp25.000.000.

Angka ini tentu bukan untuk dijadikan dasar hukuman. Tetapi cukup untuk membuat kita berhenti sejenak dan bertanya: apakah waktu yang kita terima sudah kita tunaikan dengan sepadan?

Namun sesungguhnya, persoalan ini bukan tentang uang.

Karena setiap jam yang hilang bukan hanya kehilangan nilai rupiah, tetapi juga:

• kesempatan siswa untuk memahami pelajaran,
• momen membangun karakter,
• dan peluang mengubah masa depan seseorang.

Di sekolah pedalaman seperti SMAN 1 Petak Malai, kehadiran guru bahkan memiliki makna yang lebih dalam. Bagi sebagian siswa, guru adalah satu-satunya jendela mereka untuk melihat dunia yang lebih luas. Ketika waktu itu hilang, yang terlewat bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga harapan.

Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan kita sempat menekankan angka minimal jam mengajar. Akibatnya, muncul pemahaman bahwa tugas guru selesai ketika jadwal mengajar terpenuhi.

Namun melalui kebijakan terbaru, paradigma itu diluruskan.

Mengajar tetap penting, tetapi bukan satu-satunya indikator kerja. Justru yang dinilai adalah keseluruhan proses profesional sebagai guru.

Ini berarti:

• Tidak ada lagi dikotomi antara “jam mengajar” dan “di luar jam mengajar”
• Semua aktivitas profesional guru adalah bagian dari kerja
• Kehadiran di sekolah menjadi bagian dari tanggung jawab, bukan pilihan

Tulisan ini tidak ditujukan untuk menunjuk siapa yang salah. Ini adalah ajakan untuk berkaca. Karena menjadi guru bukan hanya soal profesi, tetapi tentang amanah.

Amanah waktu.

Amanah kepercayaan.

Amanah masa depan generasi.

Jika ada waktu yang belum kita tunaikan dengan baik, maka hari ini selalu menjadi kesempatan untuk memperbaikinya.

Pada akhirnya, mungkin kita bisa menghitung nilai waktu dalam rupiah. Namun dampak dari waktu itu tidak akan pernah bisa dihitung. Seorang guru bisa saja lupa apa yang ia ajarkan hari ini. Tetapi seorang siswa bisa mengingat kehadiran gurunya seumur hidup.

Karena itu, yang paling mahal dari profesi ini bukanlah gaji yang diterima setiap bulan, melainkan waktu yang telah dipercayakan kepada kita.

Dan pertanyaannya kini menjadi sangat sederhana: Sudahkah kita benar-benar hadir?